Penyaluran Bansos Bakal Beralih ke Fintech Pembayaran, Ada Tantangan Akses Internet
Senin, 24 Mei 2021 | 04:58 WIB
Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah mencoret 21 juta data ganda dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS) sebagai data acuan penerima bantuan sosial (bansos), pemerintah berencana mengubah penyaluran dengan skema digital atau elektronik. Kandidat utama mitra pemerintah yakni perusahaan financial technology (fintech) pembayaran LinkAja.
Pemerintah sengaja ingin memanfaatkan layanan fintech pembayaran demi pengembangan mekanisme penyaluran bansos. Alasannya, rencana penggunaan layanan tersebut bisa mempercepat penyaluran dana bansos ke depan.
Kalau jadi beralih ke fintech pembayaran, pemerintah tidak lagi memerlukan kartu untuk pembayaran manfaat bansos. "Gagasan ke depan akan kami coba untuk bekerja sama dengan fintech dan yang sudah dijajaki kemungkinannya dengan teknologi yang digunakan oleh teman-teman LinkAja, sepanjang mereka punya perangkat seluler," kata Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemkeu) Saiful Islam dalam video di laman Youtube Bappenas RI, Minggu (23/5).
Tentu bukan cuma LinkAja yang menjadi satu-satunya mitra. Selain LinkAja, pemerintah membuka peluang kerja salam dengan perusahaan swasta yang memiliki kemampuan teknologi mumpuni.
Seperti diketahui, selama ini penyaluran bansos melibatkan Bank Himbara. Penyaluran bansos juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menjangkau wilayah pedalaman, terpencil dan Indonesia Timur.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyarankan pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pemanfaatan fintech pembayaran karena ada biaya ekstra yang perlu dikeluarkan lagi oleh pemerintah. Apalagi, belum semua wilayah Indonesia terhubung dengan akses internet.
Perbaikan Penyaluran Bantuan Sosial
Skema saat ini | Skema ke depan |
Berbasis rekening, tunai atau e-wallet | Semua berbasis uang elektronik |
Transaksi masih menggunakan kartu ATM, tunai atau e-wallet | Menggandeng fintech pembayaran |
Ada biaya cetak dan distribusi kartu ATM atau e-wallet | Identifikasi berbasis biometrik |
Tantangan atau risiko berupa kartu rawan hilang, lupa PIN dan tidak terdistribusikan | Tantangan untuk wilayah yang tidak terjangkau internet |
| Ada biaya pengadaan mesin EDC di e-warung | Pernah diujicobakan dengan menggandeng LinkAja |
Anggaran Bansos Tahun ini
Jenis bansos | Nilai |
Program Keluarga Harapan | 28,7 |
Kartu Sembako | 46,12 |
Bansos Tunai | 12 |
Bantuan UMKM/Banpres | 15,36 |
Kartu Prakerja | 20 |
| Subsidi Upah Tenaga Pendidikan | 2,9 |
Keterangan: dalam Rp triliun / Sumber: Kementerian Keuangan dan Riset KONTAN
Posting Komentar